Bawaslu Jakarta Selatan Gelar Diskusi Pengawasan Partisipatif Bersama Mahasiswa

Jakarta Selatan – Dalam upaya memperkuat konsolidasi demokrasi dan meningkatkan partisipasi publik dalam pengawasan pemilu, Bawaslu Kota Jakarta Selatan menggelar kegiatan diskusi bertema “Pengawasan Partisipatif dan Konsolidasi Demokrasi” pada Senin, 27 April 2026, bertempat di Kantor Bawaslu Kota Jakarta Selatan.

Kegiatan ini dihadiri oleh mahasiswa dari berbagai organisasi kemahasiswaan serta jajaran Bawaslu Kota Jakarta Selatan. Diskusi dibuka oleh Fathurrahman yang menyampaikan apresiasi atas kehadiran peserta serta menekankan pentingnya kolaborasi antara masyarakat dan penyelenggara pemilu dalam menjaga integritas demokrasi.

Dalam pemaparannya, Anggota Bawaslu Kota Jakarta Selatan, Ahmad Fahlevi, menjelaskan bahwa masyarakat memiliki peran strategis dalam mengawasi setiap tahapan pemilu. Ia menekankan pentingnya pelaporan dugaan pelanggaran serta peningkatan literasi digital guna menghadapi maraknya hoaks dan disinformasi menjelang pemilu. Selain itu, ia juga memaparkan terkait sistem pemilu, potensi praktik politik uang, serta mekanisme penanganan pelanggaran.

Sementara itu, Anggota Bawaslu Kota Jakarta Selatan, Asyari, menyampaikan bahwa mahasiswa merupakan agen perubahan yang memiliki posisi penting dalam mendorong terciptanya pemilu yang jujur, adil, dan transparan. Ia juga mengajak mahasiswa untuk aktif berperan dalam pengawasan partisipatif serta turut serta dalam menangkal informasi yang tidak benar di media sosial.

Diskusi berlangsung secara interaktif, di mana peserta diberikan kesempatan untuk menyampaikan pandangan, pertanyaan, dan pengalaman terkait dinamika demokrasi, baik di lingkungan kampus maupun masyarakat. Hal ini diharapkan dapat memperkaya perspektif serta mendorong keterlibatan aktif mahasiswa dalam proses demokrasi.

Melalui kegiatan ini, diharapkan terbangun sinergi yang kuat antara Bawaslu dan mahasiswa sebagai mitra strategis dalam mewujudkan pemilu yang berintegritas. Kegiatan ini juga menjadi langkah awal dalam memperkuat kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu, guna menciptakan demokrasi yang sehat dan berkelanjutan.