Pelaksanaan penyelesaian sengketa proses masa kampanye bertujuan untuk melakukan mitigasi sengketa yang berpotensi terjadi pada masa kampanye serta meningkatkan pengetahuan dan pemahaman jajaran pengawas terkait teknis musyawarah penyelesaian sengketa proses pada masa kampanye.
Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota administrasi Jakarta Selatan melaksanakan kegiatan rapat kordinasi pelaksanaan penyelesaian sengketa proses masa kampanye.
Kegiatan dilaksanakan di aula Kecamatan Cilandak Jakarta Selatan, Rabu (31/01).
Andi Maulana selaku anggota Bawaslu Jakarta Selatan mengatakan Kegiatan ini sendiri bertujuan untuk melakukan mitigasi sengketa yang berpotensi terjadi pada masa kampanye serta meningkatkan pengetahuan dan pemahaman jajaran pengawas terkait teknis musyawarah penyelesaian sengketa proses pada masa kampanye.
Lebih lanjut Andi Maulana menyampaikan bahwa “pengawas harus melaksanakan tugas dan wewenang berdasarkan peraturan perundang- undangan. Sebagai langkah pencegahan terjadinya sengketa antar peserta, pengawas perlu melakukan analisis potensi sengketa dan merancang rencana penyelesaian yang terukur sehingga penyelesaian sengketa antar peserta menghasilkan output yang berintegritas”.
Hadir sebagai narasumber dalam kegiatan tersebut Dr. Teuku saiful Bahri Selaku Akademisi dan praktisi hukum UIJ
Pada kesempatan tersebut memaparkan materi terkait Pengawasan dan Penanganan Pelanggaran Kampanye Pemilihan Umum.
“Bawaslu Provinsi memiliki peran yang krusial dan penting dalam menyelesaikan sengketa proses maupun pelanggaran Pemilu”, ucapnya.
“Sengketa proses dan pelanggaran sangat mungkin terjadi disebabkan perbedaan persepsi dalam memahami definisi, tahapan, dan unsur kampanye, tidak diaturnya jumlah alat peraga kampanye serta waktu kampanye yang singkat.” tutupnya.
Hadir sebagai peserta yakni Ketua dan anggota Panwascam se-Kecamatan Jakarta Selatan beserta staf Bawaslu Jakarta Selatan, ormas, mahasiswa, pemilih pemula serta unsur media
