Tugas dan fungsi Bawaslu Kabupaten/Kota antara lain:
- Mengawasi seluruh tahapan Pemilu
- Mengawasi pelaksanaan tahapan Pemilu di tingkat kabupaten/kota, mulai dari pemutakhiran data pemilih hingga penetapan hasil Pemilu.
- Melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu
- Mengidentifikasi potensi pelanggaran serta melakukan sosialisasi dan koordinasi untuk mencegah terjadinya pelanggaran.
- Menerima dan menindaklanjuti laporan pelanggaran: Menerima laporan masyarakat, melakukan kajian, dan menindaklanjuti dugaan pelanggaran Pemilu sesuai kewenangannya.
- Mengawasi netralitas ASN, TNI, Polri, dan kepala desa: Memastikan seluruh pihak yang wajib netral tidak terlibat dalam kegiatan politik praktis.
- Mengawasi pelaksanaan kampanye : Mengawasi metode kampanye, pemasangan alat peraga kampanye (APK), penggunaan fasilitas negara, dan kepatuhan peserta Pemilu terhadap aturan kampanye.
- Membina dan mengoordinasikan jajaran pengawas: Melakukan supervisi, pembinaan, dan koordinasi terhadap Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS.
- Menyelesaikan sengketa proses Pemilu: Menangani dan menyelesaikan sengketa proses Pemilu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Meningkatkan partisipasi masyarakat: Mendorong pengawasan partisipatif melalui sosialisasi, pendidikan politik, dan kerja sama dengan berbagai elemen masyarakat.
- Menyusun dan menyampaikan laporan pengawasan: Menyampaikan hasil pengawasan kepada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu RI sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.
VISI BAWASLU
- Kolaborasi Memperkokoh Demokrasi Substansial melalui Pengawasan Pemilu yang Berintegritas dalam rangka Mewujudkan Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas
MISI BAWASLU
- Meningkatkan kualitas Pengawasan Pemilu melalui Pencegahan, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu yang profesional, akuntabel dan berkeadilan.
- Memperkuat kemitraan Pengawasan Pemilu dengan masyarakat sipil dan pemangku kepentingan dalam menghadirkan Pemilu yang partisipatif, jujur dan adil.
- Membangun tata kelola birokrasi yang bersih dan prima dalam menunjang kualitas Pengawasan Pemilu dan pelayanan publik