Lompat ke isi utama

Berita

Konsolidasi Demokrasi Bersama FKDM Selong dan Senayan Jadi Ruang Mendengar untuk Persiapan Pemilu 2029

Konsolidasi Demokrasi

Ketua Bawaslu Kota Jakarta Selatan Atiq (duduk ketiga dari kanan) dan pemantik materi Andi Maulana (duduk keempat dari kanan) bersama jajaran serta anggota Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Kelurahan Selong dan Kelurahan Senayan usai kegiatan Konsolidasi Demokrasi di Kantor Kelurahan Selong, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (12/11/2026).

Jakarta Selatan, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Jakarta Selatan menggelar kegiatan Konsolidasi Demokrasi bersama Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Kelurahan Selong dan Kelurahan Senayan di Kantor Kelurahan Selong, Kecamatan Kebayoran Baru, Kamis (12/11/2026). Forum ini dirancang sebagai ruang dialog untuk mendengarkan evaluasi pelaksanaan Pemilu dan Pilkada sebelumnya serta menyerap aspirasi masyarakat guna mempersiapkan Pemilu 2029 sejak masa non-tahapan.

“Forum ini bukan forum arahan. Kita di sini ingin mendengarkan bagaimana Pemilu dan Pilkada kemarin, apa yang menjadi kendala, untuk evaluasi kita mempersiapkan Pemilu 2029. Apa yang harus dirapikan dan dibersihkan, agar Pemilu 2029 sudah siap untuk lebih baik,” ujar Ketua Bawaslu Kota Jakarta Selatan, Atiq, saat membuka diskusi bersama jajaran FKDM Kelurahan Selong dan Senayan.

Dalam forum tersebut, pemantik materi Andi Maulana menegaskan pentingnya sinergi antara Bawaslu dan FKDM dalam menjaga kondusivitas wilayah serta mencegah pelanggaran sejak dini. Menurutnya, Bawaslu berperan memperkuat partisipasi masyarakat, sementara FKDM menguatkan fungsi edukasi dan deteksi dini di tingkat kelurahan.

“FKDM itu fungsinya mendengar, melihat, dan meluruskan agar kondisi tetap kondusif. Bawaslu menguatkan partisipasi, FKDM menguatkan edukasi. Jangan sampai kampanye yang seharusnya jadi gerbang perbedaan pandangan, justru berubah menjadi politik uang,” jelas Andi.

Diskusi berlangsung dinamis mengingat Kelurahan Selong dan Kelurahan Senayan memiliki karakteristik pemilih perkotaan dengan jumlah pemilih masing-masing berkisar tiga ribuan orang. Peserta forum mengajukan berbagai pertanyaan kritis terkait praktik di lapangan pada penyelenggaraan sebelumnya, mulai dari maraknya Alat Peraga Kampanye (APK), kampanye di tempat ibadah, hingga kegiatan sosial seperti cek kesehatan gratis dan pembagian kupon dalam aktivitas kampanye.

Dalam sesi pemaparan evaluasi juga terungkap bahwa dari tujuh dugaan pelanggaran yang tercatat di wilayah Jakarta Selatan—yang didominasi oleh praktik politik uang, pelanggaran pemasangan APK, dan kampanye di tempat ibadah—tidak seluruhnya dapat dilanjutkan ke tahap penyidikan. Hal tersebut disebabkan belum terpenuhinya unsur formil dan materil dalam proses penanganan pelanggaran, khususnya keterbatasan saksi serta alat bukti di lapangan.

Melalui forum konsolidasi di tingkat kelurahan ini, Bawaslu Kota Jakarta Selatan menekankan bahwa edukasi kepemiluan kepada warga merupakan kunci utama pencegahan. Pemahaman masyarakat mengenai batasan kegiatan kampanye yang diperbolehkan dan yang dilarang diharapkan dapat menekan potensi polarisasi sekaligus mewujudkan penyelenggaraan Pemilu 2029 yang berintegritas dan kondusif.

Foto: Humas Bawaslu Kota Jakarta Selatan

Penulis: Siti Rodiyah