Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017  tentang Pemilihan Umum (selanjutnya  disebut dengan UU Pemilu)  yang  pada  pokoknya menyatakan “Pengawasan  Penyelenggaraan Pemilu dilakukan oleh Bawaslu.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017  tentang Pemilihan Umum (selanjutnya  disebut dengan UU Pemilu)  yang  pada  pokoknya menyatakan “Pengawasan  Penyelenggaraan  Pemilu dilakukan oleh Bawaslu.

Bawaslu Jakarta Selatan melakukan koordinasi dengan Badan Narkotika Nasional Kota (BNNK) Jakarta Selatan untuk menyisir potensi adanya TPS Khusus bagi korban penyalahgunaan narkotik pada Pemilu 2024 nanti.

Pada kamis (19/01/23) di Ruang Rapat Dekanat FISIP UPN “Veteran” Jakarta berlangsung penandatangan perjanjian kerjasama antara Bawaslu Kota Jakarta Selatan dengan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UPN Veteran Jakarta.

Bawaslu Jakarta Selatan melakukan koordinasi prihal penyelesaian sengketa proses bersama Partai Politik se-Jakarta Selatan di Hotel Park Regis Arion Kemang.